PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I JAKARTA TIMUR

Abstract

Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta adalah melalui penerimaan Pajak Daerah,antara lain Pajak Hiburan. Oleh karena itu, menjadi penting apabila prosedur pemungutan Pajak Hiburan dapat diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Pajak Daerah yang berlaku. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor13 Tahun 2010, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha didalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah. Dengan harapan, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Hiburan semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak dapat bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tatakelola pemerintahan yang baik.